18 Oknum Polisi Kasus Pemerasan di DWP Jalani Sidang Etik
infolangsung.org – Sebanyak 18 anggota polisi yang diduga terlibat dalam pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat konser Djakarta Warehouse Project (DWP) akan segera menjalani sidang etik. Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, menyatakan bahwa sidang etik tersebut akan berlangsung pekan depan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini.
Menurut Abdul Karim, Divisi Propam Polri telah sepakat untuk mempercepat proses sidang etik guna memberikan kejelasan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan. “Kami di Divisi Propam telah sepakat untuk menggelar sidang etik kasus ini. Rencananya, sidang akan dilaksanakan minggu depan,” ujarnya kepada wartawan pada Selasa malam, 24 Desember 2024.
Proses ini menjadi langkah tegas kepolisian dalam menindak oknum yang diduga mencederai integritas institusi. Sidang etik bertujuan untuk menentukan sanksi yang sesuai berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota tersebut.
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia yang sedang menikmati acara DWP. Insiden tersebut menimbulkan perhatian publik, mengingat pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Abdul Karim memastikan, proses sidang akan berjalan transparan dan profesional. “Kami berkomitmen untuk menegakkan aturan dengan adil, agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Keputusan dalam sidang etik ini akan menjadi bagian penting dari upaya Polri untuk menegakkan disiplin dan menjaga nama baik institusi. Sanksi yang diberikan akan bergantung pada hasil persidangan dan tingkat pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh masing-masing anggota.
Kasus dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap warga negara (WN) Malaysia mencuat setelah sebuah unggahan viral di platform X. Unggahan tersebut menceritakan pengalaman WN Malaysia yang menghadiri konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka mengklaim menjadi korban pemerasan oleh sejumlah polisi yang bertugas mengamankan acara tersebut.
“Baca Juga : Wapres Gibran Pantau Revitalisasi Stadion Teladan Medan”
Dalam narasi yang dibagikan, beberapa WN Malaysia mengaku dipaksa menjalani tes urine secara mendadak saat sedang berjoget di area konser. Selain itu, mereka diminta menunjukkan paspor oleh para polisi yang berjaga. Tidak berhenti di situ, beberapa korban juga mengungkapkan bahwa mereka dimintai sejumlah uang oleh oknum polisi tersebut.
Unggahan ini kemudian memicu banyak protes dari pengguna lain, terutama dari komunitas WN Malaysia yang menghadiri konser tersebut. Mereka merasa tindakan tersebut tidak hanya mencoreng citra aparat, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk menikmati acara internasional seperti DWP.
Polisi kemudian merespons dengan melakukan investigasi mendalam atas insiden ini. Sebanyak 18 oknum polisi yang diduga terlibat telah ditetapkan untuk menjalani sidang etik pekan depan. Sidang ini diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang terjadi serta memberikan keadilan kepada para korban.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut tindakan yang dianggap melanggar integritas aparat hukum. DWP, sebagai acara musik internasional, menjadi panggung bagi banyak pengunjung dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, insiden ini diharapkan tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan acara serupa di masa depan.
“Baca Juga : Tragedi Cipularang: Pepi Tewas dalam Kecelakaan Maut”
