Info langsung – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyuarakan kekesalannya terhadap situasi hukum yang melibatkan beberapa kader PDIP, termasuk peran penegak hukum dalam kasus-kasus tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku, yang kini menjadi buronan.
“Baca juga: Ragam Respons soal Elektabilitas Kaesang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah 2024”
Dalam keterangan yang diberikan, Megawati mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, yang dinilainya melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap kader partainya. “Enak saja emangnya siapa dia, betul enggak? Iya orang dia manusia juga,” tegas Megawati. Bahkan, Megawati menantang Rossa untuk menghadapinya langsung. “Suruh datang Rossa hadapi aku. Lah iya gile orang KPK, yang bikin KPK itu saya,” imbuhnya dengan nada tegas.
Rossa Purbo Bekti, seorang perwira menengah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), telah memiliki pengalaman yang luas dalam penegakan hukum, terutama di KPK. Dia bergabung dengan KPK sejak tahun 2016 dan telah menangani sejumlah kasus besar, termasuk kasus e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Rossa juga terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Namun, keberhasilan Rossa tidak selalu datang tanpa kontroversi. Pada tahun 2020, Rossa mengalami pengembalian ke Polri oleh KPK. Yang kemudian memicu berbagai spekulasi dan kecurigaan dari berbagai pihak. Termasuk dari pihak yang merasa proses penyidikan terhadap kasus-kasus penting terganggu.
Di tengah dinamika ini, Aisah Putri Budiatri, pengamat politik dari BRIN. Mengamati bahwa konflik antara Megawati dan Rossa mencerminkan ketegangan antara kekuasaan politik dan independensi lembaga penegak hukum. “Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara partai politik besar seperti PDIP dengan institusi hukum yang independen,” ujarnya.
Penunjukan Rossa sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidikan yang memimpin pencarian Harun Masiku menambah kompleksitas dalam kasus ini. Meskipun banyak yang menilai Rossa sebagai salah satu penyidik terbaik KPK. Kehadirannya juga mengundang perdebatan mengenai peran serta independensi KPK dalam menangani kasus-kasus yang sensitif secara politis.
Dengan berbagai dinamika ini, kasus Rossa Purbo Bekti. Mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum di Indonesia dalam menjalankan fungsi. Mereka secara independen sambil tetap mempertahankan kepercayaan publik dan integritas lembaga. Hal ini juga menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara politik dan hukum dalam konteks demokrasi yang berkembang di Indonesia.
