Presiden Prabowo Subianto Presiden Prabowo
infolangsung.org – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan mengganggu operasional sehari-hari. Pemerintah berkomitmen memastikan penghematan tersebut tidak berdampak pada pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat.
Menurut Prabowo, anggaran yang berhasil dihemat akan dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat bagi rakyat, seperti penyediaan pupuk, bibit pertanian, serta perbaikan infrastruktur pendidikan. Ia menyampaikan hal ini saat berbicara dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga mengajak partai-partai koalisinya untuk mendukung langkah efisiensi ini. Menurutnya, penghematan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas nasional agar anggaran negara dapat digunakan secara optimal.
“Saya ingin laksanakan efisiensi, tetapi efisiensi ini tidak boleh sampai mengganggu pekerjaan operasional harian pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo membantah kabar yang beredar mengenai pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat kebijakan efisiensi ini. Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan merupakan informasi yang menyesatkan.
“Narasi tentang pemotongan gaji ASN itu tidak benar,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan cara memangkas hak-hak pegawai pemerintah. Sebaliknya, penghematan dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang dinilai kurang mendesak dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menjelaskan bahwa efisiensi anggaran terutama difokuskan pada pengurangan kegiatan yang dianggap kurang esensial. Beberapa pos anggaran yang dikurangi mencakup perjalanan dinas ke luar negeri, seminar, forum diskusi (FGD), serta berbagai acara seremonial.
“Jadi, tidak perlu ada kunjungan kerja yang tidak penting, seminar, atau forum diskusi yang hanya menghabiskan anggaran. Rakyat lebih membutuhkan pupuk, bibit pertanian, serta sekolah yang diperbaiki daripada diskusi yang tidak memberikan dampak langsung,” jelas Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut bahwa sejauh ini pemerintah telah berhasil menghemat anggaran hingga Rp300 triliun. Ia memastikan bahwa penghematan ini tidak akan menyentuh program-program strategis, terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita sudah menghemat sekitar Rp300 triliun tanpa mengganggu program-program yang sedang berjalan, terutama di sektor pendidikan,” ungkapnya.
“Baca Juga : Beasiswa KIP Kuliah Rp14,6 Triliun untuk 1 Juta Mahasiswa”
Pada hari yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kriteria efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah. Menurutnya, efisiensi ini tidak akan menyentuh sektor-sektor krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan kementerian dan lembaga difokuskan pada pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, seminar, pengadaan alat tulis kantor (ATK), peringatan hari besar, dan kegiatan seremonial lainnya.
“Kriteria efisiensi kementerian/lembaga menyangkut pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan acara seremonial lainnya,” kata Sri Mulyani saat berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai honorer, kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Langkah efisiensi ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT,” tegas Sri Mulyani.
Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara lebih efektif dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Efisiensi anggaran yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah Prabowo Subianto bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu operasional pemerintahan maupun program-program strategis yang sedang berjalan.
Prabowo juga memastikan bahwa isu pemotongan gaji ASN tidak benar dan menegaskan bahwa penghematan dilakukan pada pos-pos anggaran yang kurang esensial, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperjelas bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada PHK pegawai honorer, kenaikan UKT, atau pemotongan beasiswa KIP. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan seefisien mungkin demi kesejahteraan rakyat.
“Baca Juga : Ribuan Warga Kapuk Muara Bentrok dengan Sekuriti PIK:”
