Korea Selatan Klarifikasi Isu PUBG Terkait Ledakan di SMA 72 Jakarta
infolangsung.org – Isu pemblokiran PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah game battle royale populer itu dikaitkan dengan insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025. Pemerintah Indonesia menilai bahwa game ini berpotensi memicu tindakan kekerasan, tetapi Korea Selatan, negara asal pengembang PUBG, Krafton, membantah adanya hubungan langsung antara game tersebut dan insiden yang terjadi.
“Baca Juga: iPhone 20 Hadir dengan Kamera Selfie Tersembunyi di Bawah Layar”
Pemerintah Korea Selatan, melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST), menegaskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung hubungan antara bom rakitan yang digunakan dalam insiden di SMA Negeri 72 dan permainan PUBG. MCST juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan respons resmi setelah melakukan verifikasi lebih lanjut. Yang melibatkan kedutaan besar dan Kementerian Luar Negeri. Komunikasi diplomatik dengan Indonesia juga dipersiapkan untuk meluruskan isu ini.
Pejabat pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa negara mereka memiliki kebijakan yang mendukung industri game sebagai sektor ekonomi kreatif. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, sebelumnya pernah menyampaikan bahwa game bukanlah hal yang adiktif dan pemerintah tidak akan menekan industri game dengan berlebihan. Hal ini mencerminkan perbedaan pendapat dengan sikap Indonesia yang mempertimbangkan pembatasan terhadap game online.
Di Indonesia, wacana pembatasan game online seperti PUBG semakin mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi kekerasan yang ada dalam permainan tersebut. Prasetyo menilai bahwa game semacam ini dapat membentuk persepsi bahwa kekerasan adalah hal yang wajar, terutama bagi anak-anak yang bermain. Ia juga menyoroti unsur kekerasan dalam game yang dianggap mudah dipelajari.
Sementara itu, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah-langkah pembatasan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif game online. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan resmi mengenai hal ini. Menurut pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), langkah apapun akan menunggu hasil penyelidikan dari aparat penegak hukum.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa mereka tidak akan mengambil langkah apapun terkait pembatasan game online sampai hasil penyelidikan resmi dirilis oleh aparat penegak hukum. Staf Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya Komdigi, Raden Wijaya Kusumawardhana. Menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo sebelum membuat kebijakan.
Komdigi juga menekankan bahwa Direktorat Jenderal Ekosistem Digital memiliki kewenangan untuk mengelola kebijakan terkait game online di Indonesia. Dengan demikian, pengambilan keputusan terkait regulasi game akan dilakukan setelah proses verifikasi dan penyelidikan yang lebih mendalam.
“Baca Juga: ADATA & MSI Rilis RAM DDR5 CUDIMM 128GB, Optimalkan Performa Desktop”
Meskipun pembicaraan tentang pembatasan game online seperti PUBG semakin berkembang, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Beberapa pihak khawatir bahwa pembatasan ini dapat menghambat perkembangan industri game dan teknologi di Indonesia. Di sisi lain, kekhawatiran akan dampak negatif game terhadap anak-anak dan remaja juga perlu diperhatikan.
Dalam waktu dekat, keputusan pemerintah Indonesia tentang apakah akan memblokir atau membatasi game online seperti PUBG masih bergantung pada hasil penyelidikan lebih lanjut. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan kemungkinan akan melanjutkan dialog untuk menyelesaikan isu ini. Dengan harapan dapat menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
