Pemerintah AS Batasi Penggunaan Anthropic AI
infolangsung.org – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan seluruh lembaga federal untuk menghentikan penggunaan teknologi dari Anthropic AI. Pengumuman tersebut disampaikan melalui platform Truth Social pada pukul 15.47 waktu Timur Amerika Serikat. Instruksi itu muncul bahkan sebelum batas waktu yang sebelumnya diberikan Pentagon kepada perusahaan tersebut berakhir.
“Baca Juga: Razer Rilis Sleeve Laptop dengan Charging Pad”
Dalam pernyataannya, Trump menuduh Anthropic berusaha memengaruhi cara militer Amerika Serikat beroperasi. Ia menilai ketentuan layanan yang diterapkan perusahaan berpotensi mengganggu kepentingan keamanan nasional. Pemerintah federal kemudian diberi waktu enam bulan untuk menghentikan ketergantungan pada teknologi tersebut. Keputusan ini langsung memicu perhatian di kalangan industri teknologi dan pertahanan. Anthropic selama ini dikenal sebagai salah satu pengembang model kecerdasan buatan terkemuka. Teknologi AI perusahaan tersebut sebelumnya telah digunakan dalam berbagai proyek pemerintah.
Perintah penghentian ini menandai perubahan kebijakan yang signifikan. Hubungan antara perusahaan teknologi AI dan lembaga pertahanan kini kembali menjadi sorotan. Pemerintah Amerika Serikat tampaknya ingin memastikan kontrol penuh atas penggunaan teknologi tersebut.
Akar konflik antara pemerintah Amerika Serikat dan Anthropic berasal dari kontrak bernilai hingga 200 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut ditandatangani pada musim panas tahun sebelumnya. Kerja sama tersebut bertujuan memanfaatkan teknologi AI dalam berbagai sistem militer. Dalam proses negosiasi, Anthropic mengajukan sejumlah syarat khusus. Perusahaan meminta jaminan tertulis terkait penggunaan model AI mereka. Permintaan tersebut berkaitan dengan pembatasan penggunaan teknologi dalam konteks tertentu.
Anthropic ingin memastikan model Claude tidak digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan juga menolak penggunaan AI untuk mengendalikan sistem senjata sepenuhnya tanpa campur tangan manusia. Permintaan ini dianggap sebagai bagian dari prinsip etika teknologi perusahaan. Namun, syarat tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh Pentagon. Departemen Pertahanan menganggap pembatasan tersebut dapat menghambat fleksibilitas operasional militer. Perbedaan pandangan ini kemudian menjadi sumber ketegangan antara kedua pihak.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan teknologi AI. Pentagon ingin mempertahankan kebebasan dalam menggunakan teknologi tersebut untuk berbagai tujuan yang dianggap sah secara hukum. Hal ini mencakup pengembangan sistem militer berbasis kecerdasan buatan. Bagi Pentagon, pembatasan yang diajukan Anthropic dinilai terlalu mengikat. Militer ingin memastikan teknologi AI dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam berbagai skenario operasional. Termasuk di dalamnya pengolahan data, analisis intelijen, dan dukungan sistem pertahanan.
Perbedaan perspektif ini membuat proses negosiasi menjadi semakin rumit. Diskusi yang sebelumnya berlangsung secara tertutup akhirnya menjadi sorotan publik. Ketegangan antara perusahaan teknologi dan pemerintah pun semakin terlihat. Pentagon bahkan sempat mempertimbangkan langkah yang lebih tegas. Salah satu opsi yang disebut adalah penggunaan Defense Production Act. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur produksi industri demi kepentingan nasional.
CEO Anthropic, Dario Amodei, menyatakan bahwa perusahaannya tidak dapat menyetujui permintaan Pentagon. Ia menegaskan bahwa perusahaan tetap berpegang pada prinsip etika dalam pengembangan teknologi AI. Pernyataan tersebut memperjelas posisi Anthropic dalam negosiasi dengan pemerintah. Menurut Amodei, penggunaan AI untuk sistem senjata otonom tanpa kontrol manusia memiliki risiko besar. Perusahaan ingin memastikan teknologi yang mereka kembangkan tidak disalahgunakan. Sikap ini sejalan dengan pendekatan etika yang selama ini diusung Anthropic.
Ketegangan antara kedua pihak semakin meningkat setelah negosiasi gagal mencapai kesepakatan. Pemerintah Amerika Serikat bahkan mempertimbangkan memberi label risiko rantai pasok pada perusahaan tersebut. Status ini biasanya diberikan kepada perusahaan dari negara yang dianggap pesaing strategis. Langkah tersebut menunjukkan betapa seriusnya konflik yang terjadi. Situasi ini juga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara industri teknologi dan sektor pertahanan.
“Baca Juga: Agnez Mo Bantah Isu Terjebak Saat di Dubai”
Model AI Claude milik Anthropic selama ini memiliki peran penting dalam sistem militer rahasia Amerika Serikat. Teknologi tersebut bahkan menjadi satu-satunya model AI yang diizinkan dalam beberapa sistem sensitif. Oleh karena itu, keputusan penghentian penggunaan teknologi ini memiliki dampak besar. Sejumlah perusahaan teknologi yang bekerja sama dengan pemerintah kini menghadapi tekanan waktu. Salah satu perusahaan yang terdampak adalah Palantir Technologies. Perusahaan ini menggunakan model Claude dalam beberapa kontrak sensitif dengan pemerintah.
Selain itu, pemerintah Amerika Serikat mulai mempertimbangkan alternatif penyedia teknologi AI. Nama Elon Musk muncul sebagai salah satu kandidat yang dinilai lebih terbuka terhadap permintaan Pentagon. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai penggantian teknologi tersebut. CEO OpenAI, Sam Altman, juga ikut menanggapi isu ini. Ia menyatakan bahwa batas etis terkait senjata otonom tetap penting untuk dipertahankan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai etika AI masih terus berlangsung. Situasi ini menggambarkan tantangan besar dalam penggunaan kecerdasan buatan di sektor pertahanan. Pemerintah dan perusahaan teknologi harus menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan nasional dan tanggung jawab etika. Ke depan, kebijakan terkait AI kemungkinan akan terus berkembang seiring meningkatnya peran teknologi tersebut.
