Ketua DPR: Prioritaskan Anggaran Negara untuk Rakyat
infolangsung.org –Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa anggaran negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan Puan saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga. Acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024), dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, pelaksanaan APBN 2025 telah siap dimulai. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga harus memastikan belanja negara diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Puan dalam keterangan tertulis pada Rabu (11/12/2024).
APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Proses penyusunannya melibatkan pembahasan konstruktif antara pemerintah dan DPR untuk memastikan fleksibilitas anggaran sesuai prioritas pemerintahan baru.
Puan juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. “Anggaran negara harus menjadi instrumen utama untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambah Puan.
Sebagai penanggung jawab legislasi dan pengawasan, DPR terus berkomitmen memastikan pelaksanaan APBN 2025 berjalan sesuai dengan tujuan. Puan juga mengingatkan kementerian dan lembaga agar tidak menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD ini menjadi langkah awal untuk memulai realisasi APBN 2025. Pemerintah diminta untuk lebih cermat dalam menetapkan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlanjut.
Dengan perhatian penuh pada kesejahteraan masyarakat, diharapkan APBN 2025 dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
“Baca Juga : Gempa M5,2 Guncang Bengkulu Selatan, Warga Panik”
Ketua DPP PDIP menyatakan bahwa komunikasi dan konsultasi intensif terus berlangsung antara Pemerintah, DPR, dan tim Prabowo, yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden. Tujuannya adalah memastikan program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat terakomodasi secara optimal dalam APBN 2025.
Menurutnya, DPR berharap penambahan kementerian atau lembaga baru akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran negara demi kesejahteraan rakyat. Puan menegaskan bahwa optimalisasi anggaran harus menjadi fokus utama pemerintah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Puan juga menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi dalam pelaksanaan APBN 2025. Tantangan tersebut meliputi dinamika global pascapandemi, fluktuasi perekonomian, situasi geopolitik yang tidak menentu, perubahan iklim, serta dampak dari percepatan digitalisasi.
Ia menambahkan bahwa penyusunan APBN 2025 dilakukan pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Dalam prosesnya, Pemerintah dan DPR telah menjalankan diskusi konstruktif untuk memastikan fleksibilitas APBN dalam mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.
Puan menekankan bahwa keberlanjutan komunikasi antara pihak-pihak terkait menjadi kunci keberhasilan penyusunan APBN 2025. Hal ini dilakukan agar setiap program pembangunan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi di masa depan.
Dengan pendekatan tersebut, ia optimistis APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung pemerintahan baru dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. DPR juga berkomitmen untuk terus mengawal implementasi APBN agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Baca Juga : Viera Lovienta Beberkan Alasan Bergabung di DPP Perindo”
